KUR Mikro Tanpa Agunan, Nyatanya Masih Susah

PoinTru.com – Pernah nggak, Anda datang ke bank dengan semangat penuh, sudah menyiapkan proposal usaha, sudah hafal angka omzet bulanan, sudah siap cerita panjang lebar soal bisnis yang sedang tumbuh, lalu petugas bank dengan santainya bertanya, “Ada sertifikat rumah, Pak? BPKB kendaraan ada?” Dan di situlah semua semangat itu luruh. Padahal, Anda datang untuk mengajukan KUR Mikro, yang katanya, secara aturan, tidak memerlukan agunan tambahan.

Saya paham betul perasaan itu. Frustrasi, bingung, dan sedikit merasa dibodohi. Aturannya jelas di atas kertas, tapi eksekusi di lapangan terasa seperti cerita yang berbeda sama sekali.

Aturan Sudah Jelas, Tapi Lapangan Bicara Lain

Pemerintah melalui Permenko Perekonomian sudah menegaskan bahwa KUR Mikro dengan plafon sampai Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan. Jaminannya, ya, usaha itu sendiri. Sesederhana itu di atas kertas. Tapi bank punya hak prerogatif dalam menilai risiko kredit. Dan di situlah celah yang membuat banyak pelaku UMKM akhirnya pulang dengan tangan kosong.

Bank-bank besar seperti BNI, BTN, BSI, bahkan Mandiri, memang terlihat enggan bermain di segmen mikro murni tanpa jaminan. Ini bukan tanpa alasan. Fokus bisnis mereka memang bukan di situ. Mandiri dan BNI lebih nyaman bermain di segmen korporasi besar. BSI juga begitu. Segmen mikro di bawah Rp100 juta, secara historis, memang “kandangnya” BRI.

Tapi bahkan BRI pun, dari cerita banyak orang di lapangan, masih sering meminta agunan tambahan untuk pengajuan KUR. Dan ini yang bikin bingung. Perlu dibedakan juga, yang dimaksud di sini adalah KUR, bukan Kupedes. Keduanya beda produk, beda aturan jaminannya.

Perhatikan baik-baik: KUR Mikro di bawah Rp100 juta secara regulasi tidak wajib menyertakan agunan tambahan. Jika bank memintanya, Anda berhak bertanya dan meminta penjelasan tertulis.

Dua Alasan Bank Ogah Ambil Risiko Pinjaman Tanpa Agunan

Dari yang saya amati dan pelajari, ada dua hal mendasar yang membuat bank ragu menyalurkan KUR Mikro tanpa jaminan, terutama untuk nasabah baru.

Yang pertama soal karakter debitur. Menilai karakter seseorang itu butuh waktu. Tidak bisa dari sekali atau dua kali pertemuan. Bank punya daftar tersendiri, nasabah-nasabah lama yang rekam jejaknya sudah terbukti, pembayaran lancar, tidak pernah bermasalah. Mereka inilah yang lebih mudah mendapatkan KUR tanpa agunan. Kalau Anda baru pertama kali, baru merintis usaha, datang ke bank dengan wajah asing, petugas kredit akan berpikir keras. Bukan karena jahat, tapi karena risikonya memang nyata.

Bayangkan saja analogi sederhana ini. Anda pinjamkan uang ke teman. Nagihnya saja sudah susah, padahal cuma Rp100 ribu. Yang lebih menggelikan, yang ditagih kadang malah lebih galak dari yang meminjamkan. Nah, kalikan situasi itu dengan Rp100 juta, tanpa ada jaminan apapun yang bisa dicairkan kalau macet. Wajar bank keringat dingin.

Yang kedua adalah momok bernama NPL, Non Performing Loan, alias kredit macet. Angka NPL di sektor KUR Mikro belakangan ini memang sedang jadi sorotan. Bahkan di BRI, angkanya sempat merayap naik. Penyebabnya pun sebetulnya bisa dipahami. Target penyaluran dari pemerintah yang terlalu tinggi membuat petugas bank bekerja dalam tekanan. Kejar target. Dan ketika prinsip kehati-hatian mulai kendor demi memenuhi kuota, berkas yang harusnya diteliti jadi diloloskan begitu saja. Begitu ekonomi sedikit bergejolak, debitur gagal bayar, dan bank tidak punya pegangan apapun untuk menutup kerugian itu.

NPL yang tinggi bukan hanya masalah bank. Efeknya merembet ke seluruh ekosistem UMKM karena bank menjadi semakin selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan kredit berikutnya.

Harapan Baru dari PNM untuk UMKM yang Terpinggirkan

Menariknya, di tengah kondisi perbankan yang makin konservatif soal jaminan, ada angin segar yang sedang bertiup. Menteri Purba dikabarkan mendorong PNM, Permodalan Nasional Madani, untuk mengambil peran lebih besar sebagai penyalur kredit tanpa jaminan, bahkan hingga plafon Rp100 juta.

PNM bukan nama asing di dunia keuangan akar rumput. Selama ini mereka dikenal lewat program Mekaar, yang menyasar ibu-ibu pelaku usaha kecil dengan pinjaman Rp2 juta sampai Rp5 juta tanpa jaminan. Sistem tanggung renteng yang mereka pakai terbukti efektif. Bukan sekadar minjamkan uang, mereka juga mendampingi. Jemput bola langsung ke lapangan. Itu yang membedakan mereka dari bank umum.

Kalau rencana ini benar-benar terealisasi, PNM bisa menjadi alternatif nyata bagi pelaku UMKM yang selama ini ditolak bank hanya karena tidak punya sertifikat atau BPKB. Saya harap ini bukan sekadar wacana. Karena yang dibutuhkan UMKM Indonesia bukan hanya regulasi yang bagus di atas kertas, tapi eksekusi yang benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.

• PNM sudah terbiasa melayani segmen ultra mikro tanpa jaminan
• Sistem tanggung renteng memberi tekanan sosial yang efektif sebagai pengganti agunan fisik
• Model pendampingan PNM lebih intensif dibanding bank umum
• Rencana ekspansi plafon hingga Rp100 juta membuka peluang baru bagi UMKM
• Pemerintah berencana menyuntikkan dana khusus untuk mendukung peran baru PNM ini

Untuk saat ini, jika Anda butuh pinjaman KUR Mikro tanpa agunan dan terkendala di bank umum, pantau terus perkembangan program PNM. Bisa jadi ini adalah pintu yang selama ini Anda cari.

Akhir Kata

Jadi, intinya kondisi KUR Mikro tanpa agunan di lapangan memang belum semudah yang tertulis di regulasi. Bank punya pertimbangannya sendiri, dan itu tidak sepenuhnya salah. Dari pengalaman yang saya pelajari, kunci utamanya ada dua, yaitu rekam jejak yang bersih dan hubungan jangka panjang dengan bank. Kalau Anda baru mulai, bangun dulu kepercayaan itu pelan-pelan. Artikel terkait KUR Mikro, pinjaman tanpa agunan, UMKM, dan risiko kredit ini semoga memberi Anda gambaran yang lebih jelas soal apa yang sebenarnya terjadi di balik loket bank. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman serupa, feel free buat komen di bawah ya!

Untuk membaca artikel lainnya beberapa ada dibawah, dan untuk lengkapnya cek aja di Sitemap.